Ratusan Kader dan Akademisi Bahas Masa Depan Masyarakat Sipil dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan IV

RILIS PERS – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, berkerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, akan menyelenggarakan Muktamar Ilmu Pengetahuan IV pada 26–27 Juni 2026 di Kudus.

Dengan mengusung tema “Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran NU di tengah dinamika relasi antara negara dan masyarakat sipil.

Tema ini menjadi krusial karena di tengah menguatnya dominasi negara dan aktor politik dalam kehidupan publik, keberadaan masyarakat sipil menjadi sangat penting sebagai penyeimbang kekuasaan, pengawal partisipasi warga, serta wadah perjuangan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Masyarakat sipil yang kuat dan otonom merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang substantif, tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun, ketimpangan relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil menyebabkan kepentingan publik kerap terpinggirkan.

Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peluang dan tanggung jawab strategis untuk meneguhkan diri sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan yang independen, menjaga jarak kritis dari kekuasaan, sekaligus konsisten membela kepentingan masyarakat kecil sebagaimana ditekankan oleh KH. Abdul Gaffar Rozin dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan 2025 silam.

Muktamar Ilmu Pengetahuan IV ini merupakan kelanjutan dari rangkaian forum ilmiah yang telah berlangsung sejak 2023, diawali dengan Muktamar Ilmu Pengetahuan I di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Muktamar Ilmu Pengetahuan II di Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Muktamar Ilmu Pengetahuan III di UIN KH. Abdurrahman Wahid.

Ketiga muktamar sebelumnya menegaskan pentingnya revitalisasi masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang berbasis pada nilai-nilai dan struktur keagamaan.
Salah satu fokus utama Muktamar IV adalah penguatan transformasi sosial yang telah dipraktikkan oleh berbagai lapisan kader dan organisasi NU, seperti pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, layanan keagamaan di berbagai bidang, serta penguatan ikatan sosial masyarakat.

Melalui muktamar ini, diharapkan tidak hanya mengkaji pengalaman warga Nahdliyin, tetapi juga mentransformasikannya menjadi arah gerakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, berkeadilan, berdampak, dan berkelanjutan.

Mokhamad Zainal Anwar, M.S.I, Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menyampaikan bahwa melalui berbagai forum kader yang diselenggarakan Lakpesdam PWNU Jawa Tengah sepanjang 2025-2026, transformasi sosial NU diwujudkan dalam beragam praktik seperti pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, layanan keagamaan, serta penguatan ikatan sosial.

Di tingkat akar rumput, jamiyyah dan jamaah NU telah lama berperan mengisi ruang-ruang sosial yang belum sepenuhnya dijangkau negara melalui penyelenggaraan pendidikan, layanan sosial-keagamaan, pengelolaan rumah ibadah, serta berbagai kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan, seni budaya, advokasi sosial, dan penguatan kohesi masyarakat.

“Namun, berbagai pengalaman dan praktik tersebut, termasuk pengetahuan lokal yang lahir dari keberhasilan maupun kegagalan, masih belum terdokumentasikan secara sistematis dan belum banyak diangkat dalam narasi pembangunan. Padahal, pengalaman tersebut merupakan sumber penting bagi pengembangan pengetahuan transformatif yang berakar pada kebutuhan dan realitas sosial masyarakat,” ujar Zainal yang juga staf pengajar Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Untuk memperdalam temuan-temuan tersebut, Kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan IV ini akan menghadirkan sejumlah pembicara kunci, di antaranya Dr. Muhammad A.S. Hikam, M.A., APU (Mustasyar PBNU) yang akan membahas perspektif masyarakat sipil bagi NU pasca-reformasi.

Pembicara utama lainnya adalah Dr. Arie Sujito (Akademisi UGM); Dr. Mayadina dari Unisnu, Gus M. Mustafid dari Mlangi Yogyakarta dan Prof. Abdurrahman Mas’ud, guru besar dari UIN Walisongo.

Selain sesi pleno, muktamar juga menyelenggarakan empat sesi panel paralel yang membahas isu-isu strategis, yaitu: Konsolidasi gerakan dan kemandirian organisasi; Transformasi sosial dari khidmah kultural menuju perubahan struktural; Transformasi media, kontestasi wacana, dan dakwah digital; serta Peran pesantren sebagai pilar masyarakat sipil keagamaan.

Diskusi-diskusi dalam sesi pleno ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berpihak pada masyarakat kecil. Hasil rekomendasi serta kajian dari Muktamar IV akan digunakan sebagai pemetaan dan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan.

Dr. Khasan Ubaidillah, Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, mengatakan bahwa acara Muktamar Ilmu Pengetahuan IV ini akan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur Organisasi PWNU, PCNU, lembaga dan badan otonom (banom), pesantren, serta perguruan tinggi.

“Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada forum diskusi, melainkan akan ditindaklanjuti dengan pengawalan rekomendasi melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) tematik di sejumlah titik di Jawa Tengah, untuk merealisasikan hasil kajian dan mendukung kerja-kerja kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga hasil muktamar benar-benar berdampak nyata di masyarakat,” tutup Khasan.

Kontak Kegiatan
M. Zainal Anwar (085725100102)