Menjelang Muktamar ke-35, MIP IV Tawarkan Peta Jalan NU sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan

KUDUS — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2026, perhatian publik biasanya tertuju pada dinamika kepemimpinan organisasi. Siapa yang akan memimpin menjadi topik yang paling ramai diperbincangkan. Namun, di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, akhir pekan lalu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengarahkan pada percakapan ke arah yang lebih mendasar: bagaimana Nahdlatul Ulama menyiapkan peta jalan sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan yang mampu menjawab tantangan abad kedua perjalanannya.
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bekerja sama dengan UIN Sunan Kudus pada 26–27 Juni 2026. Mengusung tema “Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial”, forum ini mempertemukan pengurus cabang NU se Jawa Tengah, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, pengasuh pesantren, aktivis, dan penggerak masyarakat sipil untuk merumuskan arah penguatan Nahdlatul Ulama sebagai masyarakat sipil keagamaan pada abad keduanya.
Dalam kapasitas sebagai tuan rumah acara, Rektor UIN Sunan Kudus, Prof. Dr H. Abdurrahman Kasdi, mengatakan MIP IV merupakan kelanjutan tradisi intelektual yang telah dibangun sejak 2023 sebagai ikhtiar memperkuat sanad keilmuan di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama pada lingkup keluarga besar NU di Jawa Tengah. Menurutnya, forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai ruang diskusi akademik, tetapi harus mampu melahirkan gagasan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ilmu pengetahuan harus menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, sains, teknologi, humaniora, dan ilmu-ilmu keagamaan harus berjalan secara terpadu agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan nilai, terutama nilai keagamaan,” ujarnya.
Menurut Abdurrahman, dipilihnya UIN Sunan Kudus sebagai tuan rumah juga memiliki makna filosofis. Kampus ini membawa nama Sunan Kudus yang dikenal sebagai waliyul ilmi, sementara filosofi Gusjigang—bagus akhlaknya, pandai mengaji, dan pintar berdagang—tetap relevan sebagai fondasi pembentukan warga NU yang unggul secara intelektual, berakhlak, sekaligus mandiri secara ekonomi.
Dari semangat membangun tradisi ilmu itulah, penyelenggara menempatkan isu masyarakat sipil sebagai agenda utama MIP IV. Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, Mokhamad Zainal Anwar mengatakan forum ini lahir dari kegelisahan atas semakin timpangnya relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Negara semakin dominan melalui regulasi dan kebijakan, sementara pasar bergerak semakin kuat melalui modal, teknologi, dan data digital. Di sisi lain, kapasitas masyarakat sipil belum berkembang sebanding sehingga kepentingan publik, terutama kelompok rentan, kerap tersisih.
“Di tengah menguatnya negara dan pasar, masyarakat sipil tidak boleh melemah. Demokrasi hanya akan hidup apabila ruang partisipasi warga tetap kuat. Karena itu, NU harus terus meneguhkan dirinya sebagai masyarakat sipil keagamaan yang mandiri, mampu menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, tetapi tetap aktif menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat,” kata Zainal yang juga dosen prodi Pemikiran Politik Islam di UIN Surakarta.
Menurut dia, MIP IV bukan sekadar forum akademik, melainkan ruang untuk mengonsolidasikan pengalaman warga Nahdliyin yang selama ini tumbuh melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, layanan sosial-keagamaan, advokasi, penguatan pesantren, hingga pendampingan masyarakat. “Banyak praktik baik di akar rumput NU yang belum terdokumentasikan sebagai pengetahuan kolektif. Padahal, pengalaman itu bisa menjadi dasar menyusun kebijakan dan peta jalan gerakan NU ke depan,” ujar Zainal sambil menjelaskan bahwa MIP IV merupakan kelanjutan MIP I di Universitas Wahid Hasyim Semarang (2023), MIP II di Universitas Sebelas Maret Surakarta (2024), dan MIP III di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (2025).
Dengan demikian, MIP IV tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga ikhtiar menyusun fondasi intelektual bagi Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar ke-35. Dari titik inilah perbincangan mengenai kepemimpinan organisasi bertemu dengan agenda yang lebih besar: arah gerak NU pada abad keduanya.
Muktamar Damai dan Independensi NU
Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin menilai bahwa penyelenggaraan MIP IV memiliki arti strategis karena berlangsung setelah acara Munas dan Konbes di Kediri serta menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2026. Karena itu, semangat yang lahir dari forum ilmu pengetahuan diharapkan menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan muktamar organisasi.
“Muktamar yang akan datang adalah muktamar damai sebagaimana muktamar pagi ini,” tegas Gus Rozin
Menurut Gus Rozin, yang harus dimenangkan menjelang Muktamar NU bukanlah persaingan antarkelompok, melainkan kejernihan berpikir dan kebeningan hati ketika berbicara tentang masa depan Nahdlatul Ulama. Gus Rozin mengaku merindukan suasana Nahdlatul Ulama yang independen, yakni organisasi yang bebas berpikir dan menentukan arah geraknya secara mandiri tanpa dibayangi rasa cemas maupun kepentingan tertentu. “Saya mengenang pesan Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam salah satu forum muktamar. Saat itu, Gus Dur mengingatkan agar NU tidak merasa bangga hanya karena dekat dengan penguasa, meskipun pada saat menyampaikan pesan tersebut dirinya sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujar Gus Rozin.
Peta Jalan Abad Kedua NU
Seruan untuk menjaga kejernihan berpikir itu kemudian diterjemahkan dalam forum-forum diskusi MIP IV yang mencoba menjawab satu pertanyaan besar: seperti apa arah NU memasuki abad keduanya? Gagasan peta jalan Nahdlatul Ulama kemudian dielaborasi lebih jauh oleh Mustasyar PBNU, Dr. KH. Muhammad AS Hikam. Hikam mengatakan bahwa MIP IV sebagai momentum menyusun arah baru NU memasuki abad keduanya.
Menurut Hikam, tantangan NU saat ini bukan lagi sekadar persoalan regenerasi kepemimpinan ataupun pembenahan tata kelola organisasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan organisasi memiliki arah strategis dalam menghadapi perubahan global yang ditandai menguatnya oligarki, disrupsi teknologi digital, krisis lingkungan, serta perubahan struktur ekonomi dan politik.
“Persoalan NU hari ini bukan sekadar krisis manajemen. Yang dibutuhkan adalah paradigma pembebasan yang diterjemahkan ke dalam strategi organisasi. Paradigma itu harus menjadi peta jalan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil pada abad kedua,” ujar Hikam.
Menurut Hikam, ukuran keberhasilan NU ke depan tidak lagi ditentukan oleh besarnya jumlah anggota, banyaknya kegiatan seremonial, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
“Keberhasilan NU diukur dari sejauh mana mampu memperkuat masyarakat sipil, membangun kemandirian ekonomi warga, melahirkan ulama-intelektual baru, mengembangkan inovasi pendidikan, serta menjaga demokrasi yang berkeadaban,” tegas Hikam yang pernah menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Untuk itu, Hikam menawarkan sejumlah agenda strategis, mulai dari revitalisasi pesantren sebagai pusat inovasi, penguatan ekonomi warga, pembangunan pusat-pusat riset NU, kaderisasi kepemimpinan transformatif, penguasaan ruang digital, hingga diplomasi global berbasis ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Seluruh agenda tersebut, menurutnya, menjadi fondasi agar NU tetap relevan sebagai kekuatan masyarakat sipil di tingkat nasional maupun global.
Di titik inilah benang merah MIP IV tampak mengerucut. Jika pada tiga penyelenggaraan sebelumnya forum lebih banyak memetakan persoalan, MIP IV mulai bergerak menyusun arah. Bukan sekadar mendiskusikan tantangan NU, melainkan merumuskan jalan yang hendak ditempuh organisasi memasuki abad keduanya.
Dari Gagasan ke Gerakan
Pandangan Hikam memperoleh penguatan dari berbagai narasumber lain. Guru Besar UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas’ud mengingatkan bahwa tradisi keilmuan harus menjadi fondasi utama pembaruan NU. Menurutnya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sumber pembelajaran untuk membaca perubahan zaman serta membentuk karakter generasi mendatang.
Sementara itu, sosiolog Universitas Gadjah Mada Dr. Arie Sujito menilai menguatnya negara dan pasar justru menuntut organisasi masyarakat sipil memperkuat posisi kritisnya. Dengan modal sosial yang dimiliki, NU dinilai berpeluang menjadi penyeimbang kekuasaan sekaligus penjaga demokrasi yang bertumpu pada partisipasi warga.
Perspektif tersebut dilengkapi Aktivis NU sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Yogyakarta, Muhammad Mustafid yang menekankan bahwa kemandirian organisasi merupakan prasyarat utama agar NU mampu bekerja sama dengan negara tanpa kehilangan otonomi. “Kemandirian, menurutnya, harus dibangun melalui tata kelola yang baik, basis data yang kuat, kaderisasi, penguatan ekonomi organisasi, serta pengembangan riset di lingkungan perguruan tinggi NU,” tegasnya.
Sementara dimensi praksis dari transformasi disampaikan oleh Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A., Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisnu Jepara melalui pengalaman pendampingan masyarakat di Desa Raguklampitan, Jepara. Berawal dari upaya membebaskan warga dari jeratan rentenir, forum warga yang dibangun Lakpesdam berkembang menjadi gerakan pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi komunitas. “Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transformasi sosial lahir dari pengorganisasian warga, penguatan modal sosial, dan partisipasi yang berkelanjutan,” ujar Mayadina.
Pengetahuan Sebagai Pondasi Gerakan
MIP IV pada akhirnya menghasilkan satu kesimpulan bersama: memasuki abad kedua, NU memerlukan fondasi baru yang bertumpu pada lima agenda besar. Organisasi harus meneguhkan kembali dirinya sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan yang independen; membangun ilmu pengetahuan sebagai basis gerakan; memperkuat kemandirian ekonomi dan tata kelola organisasi; mempercepat transformasi sosial berbasis komunitas; serta menyusun peta jalan jangka panjang yang menghubungkan tradisi pesantren dengan tantangan era digital dan perubahan global.

Mungkin inilah pesan paling penting yang ingin ditinggalkan Muktamar Ilmu Pengetahuan IV. Di tengah derasnya perbincangan mengenai kontestasi kepemimpinan, forum ini mengingatkan bahwa umur panjang sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pergantian pemimpin, melainkan oleh kemampuannya terus memperbarui cara berpikir, memproduksi pengetahuan, dan menjaga keberpihakannya kepada masyarakat.

Lima agenda itu menjadi penanda bahwa masa depan Nahdlatul Ulama tidak lagi cukup diukur dari besarnya jumlah anggota ataupun kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Sebagaimana mengemuka sepanjang Muktamar Ilmu Pengetahuan IV, keberhasilan NU pada abad kedua justru akan ditentukan oleh kemampuannya menghidupkan tradisi ilmu, memperkuat masyarakat sipil keagamaan, serta menghadirkan kemaslahatan melalui gerakan sosial yang berakar pada kebutuhan warga.