Revitalisasi Nahdlatut Tujjar, Agenda Muktamar NU ke-35 di Jombang

Oleh: Jamal Ma’mur Asmani
Wakil Ketua PCNU Pati

Muktamar NU ke-35 di Jombang yang akan terlaksana besok pada 27 sampai 31 Agustus 2026 yang akan datang menjadi momentum strategis untuk melakukan revitalisasi nahdlatut tujjar atau bidang ekonomi, baik yang memperkuat jam’iyyah maupun jama’ah NU.
Selama ini, momentum Muktamar NU hanya disibukkan tentang figur calon pemimpin, baik Rais ‘Aam maupun Ketua Umum PBNU. Sementara perhatian peserta muktamar tentang agenda yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih tidak banyak mendapat perhatian serius. Sedangkan pemimpin terpilih mempunyai tugas maha berat untuk membawa gerbong NU ke arah cita-cita para pendiri organisasi para kiai ini.
Sebagaimana tercacat dalam sejarah, bahwa berdirinya NU dilalui melalui tiga tahap. Pertama, tashwirul afkar, dinamisasi pemikiran. Artinya, NU berdiri dari landasan keilmuan yang kuat dan mendalam. Tradisi berpikir, berdiskusi, dan berdialektika tumbuh subur dalam rahim NU. Para pendiri NU adalah ilmuwan tingkat dunia, seperti Hadlratussyaikh KH. M. Hasyim, KH. Abdul Wahab Hazbullah, dan KH. Bisri Syansuri. Mereka tidak hanya belajar di dalam negeri, tapi juga ke pusat kajian Islam yang ada di Mekah-Medinah. Mereka tidak hanya berkawan dan berdiskusi dengan satu kelompok saja, tapi lintas sektoral, sehingga pemikiran dan pengalamannya kosmopolit, dinamis kontekstual dan solutif.
Kedua, nahdlatut tujjar, kebangkitan para pedagang. Artinya, NU berdiri dengan kekuatan ekonomi yang memadai. NU tidak hanya sibuk menjalankan program vertikal ansich yang berkaitan dengan huququllah (hak-hak Allah), tapi juga mempunyai kepedulian besar terhadap program huququn nas (hak-hak manusia) yang berkaitan dengan dimensi sosial kemasyarakatan secara luas, khususnya dalam bidang ekonomi.
Ekonomi adalah pondasi. Jika pondasi kuat, maka bangunan di atasnya menjadi kuat. Sebaliknya, jika pondasi lemah, maka perjuangan akan mengalami banyak kendala. Menurut KH. Mustofa Bisri dan Dr. Ali Haidar, dulu para kiai pendiri NU membentuk aliansi ekonomi strategis antara pesantren besar dalam wadah syirkatul ‘inan. Jombang, Jember, Pasuruan, dan Surabaya adalah salah satu gerbong gerakan ekonomi kiai-kiai pendiri NU. Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, para kiai dulu juga mempunyai i’anah syahriyyah (iuran bulanan) untuk menghidupkan organisasi NU. Namun ketika NU terseret dalam politik praktis, dan kebutuhan NU dipenuhi dari jalur politik, maka ketika jalur politik mampet, maka membangkitkan kembali i’anah syahriyyah ini menjadi sangat sulit. Dari sini menjadi jelas bahwa pondasi NU sejak berdirinya adalah kemandirian para pengurus dan warga NU untuk menghidupkan organisasi dengan kemampuan mereka sendiri dan tidak menggantungkan pihak lain.
Ketiga, nahdlatul wathan, kebangkitan nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme adalah distingsi paling utama NU dalam gerakan kebangsaan dan kemanusiaan. PBNU (Pancasila, Binneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945) adalah harga mati menurut NU. Ini adalah contoh nyata nasionalisme NU. Siapa yang mengganggu Indonesia akan berhadapan dengan kekuatan NU. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah jihad para pendiri bangsa ini, termasuk para ulama pendiri NU, yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.
Menurut KH. Said Aqil Siradj, integrasi Islam dan nasionalisme ala NU dalam jargon “hubbul wathan minal iman”, cinta tanah air termasuk bukti keimanan, adalah bukti nyata pembaharuan pemikiran yang genuine dari para ulama Indonesia. Maka layak jika Hadlratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari disebut pembaharu (mujaddid) Islam karena mampu mengintegrasikan agama dan nasionalisme. Pada saat yang sama, di belahan dunia Islam yang lain, integrasi kedua hal ini masih menjadi problem serius, sehingga persatuan antar sesama umat Islam, misalnya sunni dan syi’i di Timur Tengah, masih menjadi barang mahal. Sedangkan di Indonesia, progresnya sudah melampui hal itu karena di Indonesia sudah dikenal trilogi ukhuwwah, yaitu ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan antar sesama umat Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan antar sesama warga negara) dan ukhuwwah basyariyyah-insaniyyah (persaudaraan antar sesama umat manusia).
Jihad Ekonomi
Dalam momentum Muktamar NU ke-35 yang akan datang, seyogianya program ekonomi mendapat prioritas dalam sidang-sidang komisi, supaya agenda ekonomi menjadi agenda prioritas nasional NU yang akan dijalankan oleh pengurus baru PBNU. Jihad ekonomi NU ada dalam beberapa hal:
Pertama, profesionalisasi lazisnu. Lembaga amil zakat, infak dan sedekah NU harus dikelola secara professional. Sumber daya manusia NU sangat melimpah, namun jika tidak professional cara pengelolaannya, maka sdm yang melimpah akan lari dan mencari lembaga yang dikelola secara professional. Maka profesionalisasi lazisnu menjadi urgens.
Kedua, profesionalisasi LKNU. Lembaga kesehatan NU mempunyai tugas agung, yaitu mendirikan fasilitas kesehatan yang dikelola secara professional. Fasilitas kesehatan bisa berupa klinik kesehatan, rumah sakit, dan sejenisnya. Kader-kader NU yang tersebar di berbagai tempat siap menjadi bagian kebangkitan NU dalam aspek kesehatan jika manajemennya professional. Jika jauh dari standar professional, maka meraka akan lari dan mencari lembaga yang professional.
Ketiga, profesionalisasi Warnu dan Bumnu. Warung NU dan badan usaha milik NU adalah usaha yang harus dikelola secara professional, tidak abal-abal, sekedarnya, dan panas-panas tahi ayam. Selama ini tidak banyak warnu dan bumnu yang dikelola dengan totalitas manajemen professional, sehingga bubar di tengah jalan. Maka profesionalisasi warnu dan bumnu adalah keniscayaan.
Dalam konteks ini, maka pelatihan manajemen professional harus diadakan secara berkala, kontinu, dan progresif. Selain pelatihan, bimbingan, monitoring, dan evaluasi secara rutin harus menjadi langkah yang dilakukan untuk memastikan profesionalitas menjadi ruh organisasi yang dijalankan secara konsisten. Profesionalitas menuntut kapasitas karakter, keilmuan dan skills memadai, reward yang standar, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta visi jauh ke depan yang mampu menyesuaikan, bahkan memimpin perubahan.
KH. MA. Sahal Mahfudh adalah salah satu contoh figur ulama NU yang menerapkan manajemen professional dalam memimpin sebuah lembaga. Keputusan organisasi harus diputuskan lewat musyawarah sesuai aturan main dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam konteks keuangan, beliau menerapkan prosedur yang ketat, transparan dan akuntabel, sehingga arus masuk dan keluar uang bisa dipertanggungjawabkan.
Maka sudah saatnya NU menjadi lembaga professional sehingga kader-kader mudanya yang melimpah ruah di berbagai tempat mau kembali ke pangkuan NU untuk membesarkan NU secara professional.
Selamat ber-Muktamar, semoga menghasilkan keputusan-keputusan organisasi yang fenomenal dan eksponsional dalam konteks jihad ekonomi yang membawa kemaslahatan maksimal bagi NU dan jamaahnya yang merupakan warga bangsa Indonesia. Amiin.